Oleh: @ziatuwel
Dalam atmosfer pendidikan saat ini, pernahkah terbayang di benakmu ada anak sekolah usia SMP/SMA membuat kajian mendalam tentang sengketa tanah bengkok desa, kemudian ikut demonstrasi menuntut land reform sampai ke ibukota? Itulah yang terjadi di Komunitas Belajar Qoryah Thoyyibah sekira dua belas tahun lalu.
Aku sedang mengetik beberapa penjelasan Pak Din tentang profil KBQT. Salah satunya, yang menurut beliau harus dicatat, bahwa proses belajar di KBQT berupaya mengembangkan nalar kritis anak dan menumbuhkan kepekaan sosial terhadap kondisi riil lingkungan sekitarnya. Sekolah semestinya tidak menjadi menara gading pemisah antara proses belajar anak dengan realita sekitar. Lembaga pendidikan tidak boleh membutakan anak terhadap kenyataan masyarakat. Lebih dari itu, justru masyarakat adalah salah satu kelas serta laboratorium nyata bagi anak-anak KBQT.
Hal ini terbukti, salah satunya, ketika terjadi kehebohan di kampung Kalibening pada era presiden SBY sekitar 2007-an. Saat itu desa-desa berubah menjadi kelurahan. Konsekuensinya, tanah bengkok yang sejak lama digarap para petani penggarap kemudian diambil alih pemerintah kota. Tanah tersebut digunakan untuk membangun keperluan pemkot dengan penentangan dari warga, utamanya para petani penggarap.
Suasana tegang desa ini jelas terendus oleh anak-anak KBQT. Saat itu mereka punya buletin bulanan bertajuk E-Lalang. Kasus sengketa tanah bengkok desa menjadi salah satu tema yang akan mereka angkat. Maka merekapun melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Istriku yang saat itu baru masuk SMA pun turut blusukan mengobservasi. Mulai dari petani penggarap hingga kelurahan. Adapun penjelasan dari pihak pemkot saat itu dimediasi bersama serikat paguyuban petani setempat.
Hasil kajian sederhana itu kemudian diminta dan diterbitkan oleh sebuah majalah lembaga swadaya masyarakat di Bali. Serta menjadi amunisi data yang digunakan untuk memperjuangkan land reform ke ibukota. Ya, anak-anak itu turut serta berangkat ke ibukota dalam rangka demo bersama para petani menuntut keadilan agraria; tanah untuk rakyat, tanah untuk penggarap. Tak lama, SBY mengeluarkan kebijakan tentang land reform. Bahwa tanah bengkok yang diambil alih pemkot bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan para petani penggarap setempat.
Tapi bukan itu fokus tulisan ini. Hal utama yang jadi sorotan adalah bagaimana proses belajar anak yang tidak lepas dari realita lingkungannya. Bagaimana kepekaan sosial tumbuh secara alami dalam diri mereka. Bagaimana eksplorasi kreativitas mereka tidak dihalangi oleh tembok birokrasi sekolahan. Serta bagaimana keterlibatan mereka secara aktif dalam masalah riil masyarakat. Sungguh suatu hal yang mungkin sulit kita temukan di lembaga pendidikan manapun.
Saat mendengar kisah ini dari Pak Din, spontan terucap di bibirku, “Edian! Luar biasa, Pak!” langsung disamber oleh Mas Hilmi sebagai pelaku sejarah yang saat itu masih SMA, “Biasa wae.” Begitu juga yang diucapkan oleh istriku ketika menceritakan kisah tersebut, “Biasa wae sih, Mas.”
Wow, tidak. Bagiku keterlibatan siswa dalam problem riil masyarakat bukanlah hal yang biasa. Itu adalah keluarbiasaan yang patut diabadikan dan disebarluaskan. Tapi aku maklum mengapa mereka menganggapnya biasa. Sebab mereka sejak kecil memang sudah nyemplung ke dalam nuansa belajar semacam itu. Sedangkan aku, dan mungkin kalian, yang terpikir saat masih seusia mereka paling pol adalah tentang bagaimana lulus ujian, bagaimana meraih prestasi akademik, bagaimana mendapat nilai bagus, bagaimana lanjut kuliah di kampus keren, dan semisalnya.
Keterpisahan sosial antara siswa dengan lingkungan riil adalah penyakit akut dalam sistem pendidikan kita. Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, atas, hingga bangku kuliah. Suatu penyakit yang secara tidak sadar berpotensi membentuk kepribadian siswa (juga mahasiswa) yang serba abai terhadap masyarakat. Bahkan membuat mereka (baca: aku dan kalian) teralienasi dari kehidupan sebenarnya.
______
Kalibening, 1 Februari 2019
Dalam atmosfer pendidikan saat ini, pernahkah terbayang di benakmu ada anak sekolah usia SMP/SMA membuat kajian mendalam tentang sengketa tanah bengkok desa, kemudian ikut demonstrasi menuntut land reform sampai ke ibukota? Itulah yang terjadi di Komunitas Belajar Qoryah Thoyyibah sekira dua belas tahun lalu.
Aku sedang mengetik beberapa penjelasan Pak Din tentang profil KBQT. Salah satunya, yang menurut beliau harus dicatat, bahwa proses belajar di KBQT berupaya mengembangkan nalar kritis anak dan menumbuhkan kepekaan sosial terhadap kondisi riil lingkungan sekitarnya. Sekolah semestinya tidak menjadi menara gading pemisah antara proses belajar anak dengan realita sekitar. Lembaga pendidikan tidak boleh membutakan anak terhadap kenyataan masyarakat. Lebih dari itu, justru masyarakat adalah salah satu kelas serta laboratorium nyata bagi anak-anak KBQT.
Hal ini terbukti, salah satunya, ketika terjadi kehebohan di kampung Kalibening pada era presiden SBY sekitar 2007-an. Saat itu desa-desa berubah menjadi kelurahan. Konsekuensinya, tanah bengkok yang sejak lama digarap para petani penggarap kemudian diambil alih pemerintah kota. Tanah tersebut digunakan untuk membangun keperluan pemkot dengan penentangan dari warga, utamanya para petani penggarap.
Suasana tegang desa ini jelas terendus oleh anak-anak KBQT. Saat itu mereka punya buletin bulanan bertajuk E-Lalang. Kasus sengketa tanah bengkok desa menjadi salah satu tema yang akan mereka angkat. Maka merekapun melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Istriku yang saat itu baru masuk SMA pun turut blusukan mengobservasi. Mulai dari petani penggarap hingga kelurahan. Adapun penjelasan dari pihak pemkot saat itu dimediasi bersama serikat paguyuban petani setempat.
Hasil kajian sederhana itu kemudian diminta dan diterbitkan oleh sebuah majalah lembaga swadaya masyarakat di Bali. Serta menjadi amunisi data yang digunakan untuk memperjuangkan land reform ke ibukota. Ya, anak-anak itu turut serta berangkat ke ibukota dalam rangka demo bersama para petani menuntut keadilan agraria; tanah untuk rakyat, tanah untuk penggarap. Tak lama, SBY mengeluarkan kebijakan tentang land reform. Bahwa tanah bengkok yang diambil alih pemkot bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan para petani penggarap setempat.
Tapi bukan itu fokus tulisan ini. Hal utama yang jadi sorotan adalah bagaimana proses belajar anak yang tidak lepas dari realita lingkungannya. Bagaimana kepekaan sosial tumbuh secara alami dalam diri mereka. Bagaimana eksplorasi kreativitas mereka tidak dihalangi oleh tembok birokrasi sekolahan. Serta bagaimana keterlibatan mereka secara aktif dalam masalah riil masyarakat. Sungguh suatu hal yang mungkin sulit kita temukan di lembaga pendidikan manapun.
Saat mendengar kisah ini dari Pak Din, spontan terucap di bibirku, “Edian! Luar biasa, Pak!” langsung disamber oleh Mas Hilmi sebagai pelaku sejarah yang saat itu masih SMA, “Biasa wae.” Begitu juga yang diucapkan oleh istriku ketika menceritakan kisah tersebut, “Biasa wae sih, Mas.”
Wow, tidak. Bagiku keterlibatan siswa dalam problem riil masyarakat bukanlah hal yang biasa. Itu adalah keluarbiasaan yang patut diabadikan dan disebarluaskan. Tapi aku maklum mengapa mereka menganggapnya biasa. Sebab mereka sejak kecil memang sudah nyemplung ke dalam nuansa belajar semacam itu. Sedangkan aku, dan mungkin kalian, yang terpikir saat masih seusia mereka paling pol adalah tentang bagaimana lulus ujian, bagaimana meraih prestasi akademik, bagaimana mendapat nilai bagus, bagaimana lanjut kuliah di kampus keren, dan semisalnya.
Keterpisahan sosial antara siswa dengan lingkungan riil adalah penyakit akut dalam sistem pendidikan kita. Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, atas, hingga bangku kuliah. Suatu penyakit yang secara tidak sadar berpotensi membentuk kepribadian siswa (juga mahasiswa) yang serba abai terhadap masyarakat. Bahkan membuat mereka (baca: aku dan kalian) teralienasi dari kehidupan sebenarnya.
______
Kalibening, 1 Februari 2019